Analisa Foreign-Policy Making Pemerintah Italia dan Prancis terhadap Kasus Libya

Pemerintah Italia dan Prancis memperingatkan komunitas internasional untuk menghentikan pembelian produk minyak bumi dari Libya. Italia dan Prancis tidak akan menerima hidrokarbon yg dijual rezim Khadafy. Pernyataan tersebut dilahirkan setelah pertemuan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy dan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi. Pernyataan tersebut merupakan suatu foreign policy making.

Foreign policy making merupakan strategi – strategi atau kebijakan yang dipilih oleh suatu negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan mencapai tujuan-tujuan dalam Hubungan Internasional. Sebagai anggota NATO Italia dan Prancis memiliki kepentingan yg sama dengan sekutunya yakni menghentikan rezim Khadafy yang terus berkuasa di Libya. Tujuan mereka melakukan embargo minyak dan gas adalah membantu pihak pemberontak di timur Libya dalam melawan rezim pemerintahan Khadafy.

Dalam proses pembuatan foreign policy, pendekatannya dilakukan secara strategis dengan berinteraksi dengan negara lain, dalam artikel ini dilakukan oleh itali dan perancis dan dilakukan langsung oleh kedua kepala pemerintahan negara tersebut. Hal ini membuktikan bahwa peluncuran kampanye boikot tersebut telah melalui beberapa tahap dlm pembuatan kebijakan luar negeri.

Dalam proses pembuatan suatu foreign policy, ada 3 tingkatan level of analysis yang berperan. Pertama, pengaruh lingkungan global, dimana dalam berita diatas adalah kondisi terkini perang di Libya antara pasukan pemerintahan Khadafy dengan kelompok pemberontak. Karena keadaan kelompok pemberontak sedang terjepit maka NATO dan sekutunya berusaha membantu mereka dengan memboikot minyak mentah asal pemerintah Libya. Sehingga diharapkan pasukan Khadafy akan kehilangan dukungan dan kekurangan biaya.

Lalu, yang kedua adalah pengaruh dari kondisi dalam negeri suatu negara. Seperti yang kita tahu, Italia dan Prancis adalah anggota aktif Uni Eropa dan UE sendiri telah mengecam Libya. Hal itu berarti telah ada tuntutan dari rakyat mereka untuk memboikot Libya. Terakhir, adalah pengaruh individu dimana kepribadian, kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut menjadi dasar pengambilan keputusan seorang kepala pemerintahan. Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy berkali-kali telah menyerukan perdamaian dan menjunjung tinggi HAM. Sedangkan PM Italia, Berlusconi adalah orang yang idealis dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Hal ini tentu berpengaruh pada kebijakan yang disepakati oleh kedua negara, yaitu hanya menyerukan kepada negara-negara lain agar memboikot minyak mentah Libya tanpa langkah-langkah lanjutan seperti embargo senjata misalnya.

Terdapat beberapa tahap pembuatan kebijakan luar negeri, diantaranya:

1.      Penilaian terhadap lingkungan politik dan internasional: lingkungan dan kondisi politik terkini harus dimengerti untuk mencetuskan pilihan yg terbaik. Dalam artikel diatas Italia dan Prancis terlihat telah memahami dengan baik lingkungan dan kondisi politik global.

2.      Goal setting: suatu negara menentukan tujuan yang menentukan prioritas. Tujuan mereka jelas, yaitu menjatuhkan rezim pemerintahan Khadafy dan melindungi warga sipil Libya

3.      Determination of policy options: pilihan mana yang paling tepat untk mencapai. Ada beberapa opsi lain yang juga bisa dipilih, misalnya embargo senjata, penyerangan markas tentara pro-Khadafy dan embargo minyak dan gas. Namun menurut kedua negara tersebut, pilihan yang paling mungkin dan paling kecil resikonya adalah memperingatkan negara-negara lain agar tidak membeli minyak dari Libya.

4.      Formal decision making action: dibuat di level eksekutif; Presiden, PM, kabinet dan menteri. Proses pembuatannya dilakukan melalui pernyataan bersama Presiden Prancis dan PM Italia.